Arkeologi Kekuasaan Khadafi

istimewa

Moamar Khadafi semakin tersudut. Beberapa wilayah strategis telah dikuasai kelompok kontra Khadafi. Kekuatan Khadafi dan pendukungnya semakin melemah. Tulisan ini mencoba membedah arkeologi kekuasaan dan kepemimpinan Khadafi. Ini akan menjawab beberapa sisi dari rahasia dibalik keberhasilan Khadafi mempertahankan kekuasaannya selama 40 tahun. Analisis ini juga bisa menjadi perspektif tentang masa depan perpolitikan Libya, jika Khadafi telah lengser.

Dua ‘Guru’ Khadafi
Khadafi banyak terinspirasi oleh dua tokoh: Kemal Attaturk dan Jamal Abdul Nasser. Pada November 1978, Khadafi mendeklarasikan ‘sekularisme Libya’ ala dirinya: penghitungan kalender Islam (Hijriah) jangan dimulai sejak momentum hijrah Nabi Muhammad (622 M), melainkan wafatnya Nabi (632 M), saat dimana wahyu telah rampung turun. (Edward Mortimer: 1984, 263).

Khadafi ingin menyamai keberhasilan Attaurk: membangun karakter kepemimpinan politiknya dengan melakukan revolusi sosial-kultural berbalut spirit religi (Islam). Meski tak ‘sepadan’ dengan capaian politik Attaturk, namun strategi tersebut menjadi bagian yang memperkuat kekuasaan Khadafi. 

Sedangkan dari sosok Nasser, Khadafi belajar bagaimana mengolah isu. Khadafi merumuskan strategi isu yang ia istilahkan dengan ‘tiga lingkaran isu’, yaitu: isu ke-Arab-an, ke-Afrika-an, dan ke-Islam-an. Ada dua kiat yang digunakan Khadafi dalam menjalankan strategi tiga lingkarannya itu.  

Pertama, Khadafi meracik ketiga isu tersebut menjadi sebuah adonan konsep ideologi yang ia istilahkan dengan ‘Fin Nadhariyah ats-Tsalitsah’, Teori Universal Ketiga. Teori tersebut, menurut klaim Khadafi, melampaui dikotomi politik saat itu: sosialisme (Uni Sovyet) dan liberalisme (Amerika Serikat). (Mortimer: 1984, 259)

Namun, ‘Teori Universal Ketiga’ ala Khadafi tersebut cenderung tidak memiliki konstruksi filosofi-ideologis yang kuat. Lebih sebatas retorika dan slogan semata. Ini terlihat, dari ketidakmampuan Khadafi mensinergikan ketiga isu, ketika ada kontradiksi didalamnya. Khadafi cenderung ambivalen: menempatkan Islam diatas nasionalisme Arab, namun pada waktu yang berbeda melakukan yang sebaliknya. Kalaupun Khadafi berusaha menyetarakan kedua-duanya, formulasi sintesa yang ditawarkannya tidak memiliki kejelasan ‘epistemologis’. Lebih semacam jargon yang nir-impelementasi, karena memang tidak memiliki derivasi konsepsional.

Kedua, ‘Teori Universal Ketiga’ sebenarnya lebih mencerminkan pragmatisme politik dan oportunisme ekonomi Khadafi. Isu Arabisme, Afrikanisme, maupun Islamisme dimainkan oleh Khadafi sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang berkembang. Baik di dalam negeri Libya, regional Afrika dan Timur Tengah, maupun kancah global. Untuk soal ini, Khadafi sangat sukses. Strategi ini menjadi salah satu fondasi penting penopang kekuasaannya. 

Pada awal kepemimpinannya, Khadafi intensif memanfaatkan isu keislaman. Diantara agenda masa awal kekuasaannya adalah: pengangkatan ulama senior sebagai penasehat pemerintah, larangan pemakaian alkohol, penutupan gereja, katedral, dan klab-klab malam. Khadafi membutuhkan isu keislaman untuk meruntuhkan citra kekuasaan sebelumnya yang oleh rakyat Libya dinilai lalim. Namun pada kelanjutannya, hubungan mesra Khadafi dengan pemuka agama retak.

Nasionalisme menjadi varian selanjutnya yang dikelola oleh Khadafi untuk menopang kerangka kekuasaannya. Meski tidak sesukses ‘gurunya’, Nasser, Khadafi relatif bisa membangun kesan bahwa dirinya merupakan representasi pemimpin dan kekuatan Arab di Afrika, selain Mesir. Kala itu, siapa yang tak memuja Khadafi, sebagai pemberontak hegemoni Amerika Serikat.

Di sisi lain, Khadafi menopang kekuasaanya pada sentimen kesukuan, sesuatu yang dalam sosio-kultur masyarakat Afrika-Arab sangat kental. Ia berhasil mengakomodir beberapa pimpinan suku besar dan penting di Libya untuk memperkuat legitimasi politiknya.  Dengan membiasakan diri tinggal di tenda, Khadafi ingin mensimbolkan spirit egalitarianisme kesukuannya. Meski kita tahu, bahwa tenda tersebut sebenarnya merupakan bentuk lain dari kemewahan yang bercorak aristokrasi.

Pada tahapan keempat era kepemimpinannya, Khadafi mulai merubah haluan politik luar negerinya, dengan berupaya memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Kala itu, perekonomian Libya tersendat oleh sanksi embargo. Dalam konteks ini, beberapa negara Eropa dan AS meraup keuntungan ekonomis dari Libya. Minyak Libya menjadi daya tawar politik Khadafi. Terjadi hubungan mutualistik antara Khadafi dengan negara Eropa dan AS.

Intervensi militeristik NATO terhadap proses politik yang terjadi Libya, bisa dilihat sebagai tanda berakhirnya romantisisme bulan madu antar Khadafi dengan beberapa negara ‘Barat’. Dalam batas tertentu, strategi, langkah dan keputusan intervensi tersebut bisa dikritik dan dinilai sebagai tidak konsisten dan cenderung pragmatis.  

Pasca Khadafi
‘Tidak memiliki ideologi’, itulah ideologi politik Khadafi, sekaligus arkeologi kekuasaannya. Khadafi membawa Libya menari gemulai diantara Arabisme, Afrikanisme, dan Islamisme, dalam kerangka pragmatisme dan oportunisme politik-ekonomi. Dibawah Khadafi, Libya sebenarnya tidak memiliki basis ideologi politik yang jelas dan mapan.

Tapi bagaimanapun, itulah jati diri yang selama ini oleh Khadafi dijadikan ikatan politik kebangsaan rakyat Libya selama 40 tahun lebih. Sehingga bukan hal mudah untuk menciptakan kesadaran politik yang baru. Ada kegagapan menghadapi horizon politik baru, meski juga dibarengi kejengahan pada status quo.

Libya pasca Khadafi akan dihadapkan ada tantangan rekonsiliasi dan konsolidasi kebudayaan. Karena perpolitikan Libya secara kuat bersandar pada tembok kebudayaan. Penciptaan hubungan yang konstruktif antara berbagai suku berpengaruh di Libya merupakan salah satu tantangan penting Libya pasca Khadafi. Ancaman konflik antar suku juga sangat tinggi.   

Revolusi atau reformasi Libya, atau apapun namanya, adalah cara rakyat Libya menjemput perubahan di masa depan. Itu juga cara mereka merespon sejarah masa lalunya. Namun, arkeologi kekuasaan Khadafi bukan sesuatu yang serta merta bisa dihapus, karena telah membentuk kesadaran politik tersendiri. Baik dalam bangunan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan di Libya.   

Rakyat Libya membutuhkan sebuah ideologi dan konsepsi politik yang kuat, yang memberikan kejelasan posisinya di tingkat regional Afrika dan Arab, serta global. Isu keislaman, nasionalisme Arab, dan keafrikaan harus direspon dengan cara baru dalam perpolitikan Libya ke depan. Dan semua itu harus dijalani oleh rakyat Libya secara mandiri, otonom, dan independen, tidak melalui intervensi yang massif dari negara luar, maupun benih-benih otoritarianisme yang baru dari dalam negerinya. Ini tantangan Libya ke depan.     

*Muhammad Ja’far, Pengamat Timur Tengah

Artikel ini dimuat di Koran Tempo, 16 September 2011

• Jika Iran Diserang
• Catatan Politik Timur Tengah 2011-2012, Revolusi Bercitarasa Intervensi
• Rasionalitas Revolusi Timur Tengah
• Arkeologi Kekuasaan Khadafi