Rasionalitas Revolusi Timur Tengah

istimewa

“Sisi Arab terdiri atas gabungan pihak-pihak berlawanan yang saling berperang satu sama lain,” tulis Tamim Ansary dalam bukunya Destiny Disrupted: A History of the World through Islamic Eyes (Terj: Serambi, 2010). Tamim ingin menegaskan, bahwa Arab tidak monolitik. Arab beragam akan karakteristik, watak, dan perspektif. Puncaknya, kepentingannya juga tidak satu.

Jika Arab monolitik, lanjut Tamim, kekalahan dari Israel pada perang enam hari 1967 niscaya membuat mereka mencari jalan damai dengan negara Yahudi itu. Nyatanya, peristiwa itu hanya meruntuhkan pamor Gamal Abdul Nasser, tokoh yang berambisi mengakomodir persatuan Arab ketika itu. Nasser dan Mesir hanyalah salah satu kontestan, dari sekian ragam kontestasi di negeri Arab. (Ansary, 2010, 522). 

Jika kini sebagian negara Arab atau wilayah Timur Tengah dilanda revolusi, menyiratkan gejala apa ini dan mewakili sisi yang mana dari keragaman Arab? Di buku Perang Suci, dari Perang Salib hingga Perang Teluk, Karen Amstrong menegaskan adanya perbedaan rasionalitas politik Timur Tengah dan Barat. Salah satunya dalam memaknai terminologi “revolusi”. Revolusi Iran 1979 contohnya. Rasionalitas Barat memaknainya sebagai kegilaan religius massal, anarkisme sosial, tidak masuk akal, bertentangan dengan kemajuan, dan menyeret negeri itu kembali ke masa kegelapan. Sebaliknya bagi rakyat Iran, yang menilainya sebagai gerakan pembebasan, pencerahan, kemenangan, dan perang suci. (Amstrong, 2004: 511-519).

Dua kesimpulan berbeda, dari dua kerangka rasionalitas. Objektifitas yang satu, selama diukur dalam subjektifitas yang lain. Efeknya, rasionalitas Barat tak dapat menafsirkan simbol-simbol revolusi (Iran). Yang terjadi justru keterheranan orang Barat, bagaimana bisa “Khomeini yang mengajari orang untuk mengambil air wudhu itu berhasil memimpin revolusi yang paling mutakhir” (Kuntowijoyo, 2001: 173). Solusinya, menurut Amstrong, rasionalitas Barat hendaknya lebih bijak dalam memahami lekuk logika politik Timur Tengah.

Jatuhnya Ben Ali di Tunisia dan Husni Mubarak di Mesir memunculkan optimisme bahwa Timur Tengah akan mengalami revolusi. Tapi optimisme menipis, melihat sulitnya fenomena serupa terulang di Libya, Yaman, Bahrain, Suriah, dan negara lainnya. Spirit revolusi bergelora, tapi pada saat yang sama ada resistensi, bahkan imunitas. Revolusi adalah terakumulasinya variabel sosial, kebudayaan, agama, historis menjadi satu bundel gerakan. Politik hanyalah katalisator. Ekonomi pemicu.
Substansi revolusi ada pada kekuatan besarnya untuk menerabas benteng rezim, meski dihadang dengan senjata. Ada variabel non-politis yang dalam batas tertentu membebani gerakan revolusi, jika teryata rumus ini tak berlaku. Ini yang tampaknya terjadi dalam revolusi di negara selain Mesir dan Tunisia.

Di Yaman dan Libya, revolusi belum tuntas pemaknaannya di level politik kebudayaan. Aspek ke-qabilah-an mendorong roda revolusi, tapi pada saat yang sama menariknya mundur. Revolusi menggerogoti legitimasi kultural kepemimpinan Moammar Khadafi dan Ali Abdullah Saleh. Tapi, keduanya juga berhasil menggalang sentimen qabilah sebagai pencegah kejatuhan rezimnya. Infrastruktur politik kebudayaan di kedua negara tersebut mengalami guncangan. Para pemimpin qabilah terombang-ambing antara: jengah dengan status quo, namun tak siap mengelola independensi. 

Ketika Saleh terluka dan dilarikan ke rumah sakit di Arab Saudi, itu momentum politik yang sempurna untuk menuntaskan revolusi. Pasal 116 konstitusi Yaman secara eksplisit memberikan legitimasi pergantian kekuasaan. Nyatanya, sang wakil presiden, Abd-Rabbo Mansour Hadi, tak berani melakukan itu, karena bayang-bayang putra Saleh dan kabilah pendukungnya. Ada kegagapan pada tingkat politik kebudayaan untuk merespon perubahan. Juga ada paranoia, revolusi akan menggerogoti sendi kepemimpinan kultural yang selama ini berlaku.  

Fenomena serupa terjadi di Libya. Khadafi sangat lihai memainkan sentimen kesukuan untuk mempertahankan dukungan pemimpin qabilah. Keputusan NATO melakukan intervensi militer justru semakin menambah kompleksitas persoalan, ketimbang mengurainya. Agresi militer NATO di Libya tak kunjung menemukan ujung penyelesaiannya, tersesat dalam labirin. Dalam logika budaya politik sebagian kelompok di Libya, keterlibatan NATO lebih dipahami sebagai intervensi, ketimbang uluran tangan politis. Ada logika politik yang berbeda disini, seperti ditengarai Amstrong.

Di Yaman dan Libya, kebudayaan belum siaga melakukan transformasi menuju revolusi. Padahal disana politik sepenuhnya bertumpu pada kebudayaan. Efeknya, revolusi politik gentanyangan tanpa arah, tanpa tubuh.        

Di Bahrain dan Suriah, revolusi tak ditopang oleh gardan ideologi politik yang canggih dan kokoh. Partai Sosialis Ba’ats kekuasaan Assad “menggabungkan sosialisme yang memuliakan negara dengan nasionalisme yang memuji Arab.” (Ansary: 523). Namun revolusi yang kini bergulir, belum terlihat mengusung ideologi politik alternatif atau pembaruan atas yang lama (new sosialisme). Ideologi politik juga belum mampu menggerakkan revolusi Bahrain secara massif. Baik oleh kelompok oposisi terbesar Syiah, Wefaq, maupun Partai Waad, partai kiri. Meski, semua itu tak terlepas dari sikap represif rezim terhadap penggerak revolusi. 

Yang lebih menonjol dari revolusi Suriah dan Bahrain adalah tarikan kekuatan ‘teologi politik’ negara luar, ketimbang ideologi politik dalam negerinya. Meletusnya revolusi Bahrain sangat mengkhawatirkan Arab Saudi dan negara sekitar yang berbasis teologi Wahabi dan Sunni. Kekuatan politik Syiah berpeluang memegang kekuasaan di Bahrain, dan mendekat negeri itu ke Iran. Resiko ini membuat negara-negara berbasis teologi Sunni dan Wahabi di sekitarnya, mencoba menahan laju revolusi di Bahrain.

Sebaliknya di Suriah, kejatuhan Bashar Assad akan membuat akses politik negara berbasis teologi Syiah, seperti Lebanon dan Iran, menjadi terhambat. Ini yang mendasari kekhawatiran kedua negara tersebut, pada apa yang berkembang di Suriah. Perubahan kekuasaan di Suriah akan berdampak pada relasi Iran dan Lebanon dengan Suriah. Sementara kubu yang kontra Iran, sangat mengharapkan keberhasilan revolusi menjatuhkan Assad. Termasuk Gedung Putih yang terlihat sangat bersemangat menekan pemerintahan Suriah. Secara umum, revolusi Bahrain dan Suriah lebih diwarnai teologi politik dari luar negeri, ketimbang ideologi politik dari dalam negeri masing-masing negara.   

Dunia Arab memiliki banyak sisi, baik ideologi politik maupun kebudayaannya. Itu membentuk rasionalitasnya tersendiri. Masing-masing akan memiliki cara dan proses dalam be-revolusi, maupun ber-evolusi.

*Muhammad Ja’far, Pengamat Timur Tengah

Artikel ini dimuat di Koran Tempo, 29 Juli 2011

• Tantawi, Cabut Keadaan Darurat Mesir
• Jika Iran Diserang
• AS Danai LSM 175 juta US$ untuk Revolusi Mesir
• Twitter Kunci Revolusi "Arab Spring"
• Catatan Politik Timur Tengah 2011-2012, Revolusi Bercitarasa Intervensi